Urgensi Sensitivitas Difabel dalam Republik

Lupa kalau punya tulisan ini. Dan baru diposting sekarang, selamat menikmati🙂

Perjuangan kaum “penyandang cacat” Indonesia hari ini yang terus disuarakan oleh komunitasnya sendiri maupun pihak yang berkepentingan lainnya, dirasa belum menemukan hasil yang memuaskan. “Penyandang cacat” masuk dalam salah satu kelompok rentan, selain anak, perempuan, buruh migran, masyarakat adat, kelompok minoritas keagamaan, dan lainnya. Usaha untuk mengubang istilah “penyandang cacat” menjadi “difabel” (merupakan singkatan dari different abilities) pun masih menemui jalan panjang. Istilah “penyandang cacat” masih sering digunakan oleh masyarakat, bahkan pemerintah untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan, kelainan, kerusakan atau kehilangan fungsi tubuh. Pemerintah bahkan menggunakan istilah itu secara resmi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Mengapa penting untuk mengubah istilah penyandang cacat menjadi difabel? Penyandang cacat adalah sebuah konstruksi sosial yang mendiskriminasi orang yang mempunyai ganguan dalam fungsi fisiknya. Konstruksi sosial masyarakat sudah terlanjur membedakan yang “cacat” dan “tidak cacat” melalui penampilan fisik seseorang. Michael Faucult dalam Teori Kegilaan dan tubuh mengtakan bahwa tubuh merupakan obyek persepsi dalam mewujudkan pratik-praktik sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat sendiri secara berbeda-beda[i]. Tubuh menjadi tempat yang paling sesnsial untuk mengamati penyebaran relasi kekuasaan. Jika dirunut lebih jauh, masyarakat yang melakukkan labelling “normal” dan “tidak normal”, bahwa yang “cacat” tergolong yang “tidak normal”. Bias “normal” inilah yang membuat “penyandang cacat” dipandang sebelah mata. Sesungguhnya cacat tidak hanya pada cacat fisik, bisa juga ada cacat moral dan cacat politik. Namun, cacat moral dan cacat politik tidak pernah diperhitungkan masyarakat untuk menilai ketidaknormalan seseorang.

Sesungguhnya difabel mempunyai kemampuan yang berbeda dengan orang lain, semua manusia pun begitu. Gangguan fisik seharusnya tidak lantas menjadi stereotype bahwa seseorang itu tidak mampu melakukan tugas. Difabel netra mampu “melihat” tetapi dengan cara lain, yaitu dengan meraba huruf braille, pun juga dengan difabel rungu, mereka mampu “mendengar” bukan melalui telinga melainkan melalui bahasa isyarat. Baik difabel maupun nondifabel adalah manusia normal yang mempunyai rasional berpikir.

Kaum difabel di Indonesia masih tergolong kaum minoritas yang perlu usaha lebih untuk memperjuangkan hak-haknya. Maksudnya, perlu banyak dukungan bukan hanya dari difabel saja, tapi juga masyarakat umum dan pemerintah, sebagai sama-sama manusia yang ingin keadilan sosial terwujud. Menurut Bank Dunia dan World Health Organization (WHO) pada 2011 jumlah difabel di Indonesia adalah 15 persen dari populasi, diperkirakan jumlahnya mencapai 35,7 juta[ii]. Akibatnya, difabel yang diperkirakan berjumlah 15 persen ini masuk dalam kelompok rentan yang marjinal. Sebenarnya sudah ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, tetapi produk hukum tersebut belum benar-benar merepresentasikan suara difabel.

Pasal 11 UU Nomor 4 tahun 1997 mengatakan “Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan jerajat kecacatannya.” Pasal tersebut justru mendiskriminasi dan tidak menjamin hak asasi difabel untuk mendapatkan pendidikan. Pasalnya, tidak ada satu lembaga pun yang mempunyai wewenang dan legitimasi untuk menentukan jenis dan derajat kecacatan seseorang. Hal tersebut bisa berakibat lembaga pendidikan bisa menolak difabel yang ingin bersekolah di sana[iii]. Bisa dikatakan pasal ini sendiri yang “cacat” hukum, karena tidak mendukung upaya pemenuhan hak dasar difabel untuk mendapatkan pendidikan.

 

Kelindan Masalah Difabel

Semoga usaha untuk memperjuangkan isu disabilitas tidak muncul saat akan berlangsungnya pemilihan umum saja. Pun, semoga usaha untuk memperjuangkan hak asasi manusia seperti gerakan perempuan, lingkungan, tidak lupa akan sensitivitas gender. Apabila hal tersebut terjadi, maka bisa dikatakan gerakan penjaminan hak asasi manusia bisa menjadi redusionistik karena tidak melibatkan difabel.

Momen politik seperti pemilihan umum tahun 2014 nanti seharusnya tidak hanya menjadi euphoria merayakan pesta demokrasi, melainkan sebagai sebuah pijakan untuk meneruskan isu-isu yang diangkat saat kampanye sampai dengan realisasi kebijakan. Publik difabel yang sedikit seharusnya pemerintah tidak lantas meremehkannya. Penjaminan hak asasi manusia yang masih belum memuaskan ini seharusnya berkaca kepada negara lain yang sudah menyediakan aksesibilitas bagi difabel. Negara semiotoriter seperti Malaysia dan Singapura saja berhasil mempunyai kebijakan publik yang ramah terhadap difabel, atau negara liberal seperti Jerman dan Perancis mempunyai penjaminan yang amat baik terhadap aksesibilitas difabe[iv]l. Dari contoh tersebut dapat dikatakn bahwa penjaminan hak asasi difabel tidak mengenal sistem politik dalam suatu negara, penjaminan hak asasi manusia mutlak dilaksanakan di semua sistem.

Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Right Person With Disabilitie/CRPD) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 belum sepenuhnya diimplementasikan secara khusus ke dalam undang-undang. Misalnya pada pasal 6 CRPD yang mengatur bahawa negara menjamin perlindungan hukum bagi difabel atas dasar kesetaraan belum diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, banyak sekali kasus HAM yang dialami oleh difabel[v]. Misalnya, pertama, bidang ekonomi yang mengebiri difabel untuk mendapatkan pekerjaan yang layak seperti orang lain dengan banyak perusahaan dan instansi yang belum menerapkan kuota satu persen untuk difabel. Peraturan tersebut sudah tercantum dalam UU Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyandang Cacat, tetapi bisa dilihat bahwa penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih sulit dilakukan.

Fenomena tersebut bukan tanpa aalasan dan keterkaitan dengan kebijakan lainnya. Kebijakan pemerintah untuk membuat difabel “eksklusif” dan terpisah dari masyarakat lain adalah dengan adanya Sekolah Luar Biasa (SLB) dan pemberian keterampilan tertentu bagi difabel. Hal itu justru membuat difabel teralienasi dari masyarakat dan melulu di ranah yang dianggap cocok untuk gangguan fisik difabel, padahal seharusnya tidak seperti itu. Difabel membutuhkan inklusivitas dan aksesibilitas dalam semua aspek. Pendidikan inklusif yang membaurkan difabel dan nondifabel inilah yang layak untuk diimplementasikan di banyak tempat. Misalnya Kota Yogyakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2013 tentang Kota Inklusi sudah mengatur mengenai pendidikan inklusi sesuai dengan kebutuhan peserta didik[vi]. Status Kota Inklusi sendiri sebenarnya sudah mewajibkan seluruh hal yang diakses difabel (fasilitas umum seperti pendidikan,kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan bangunan gedung) mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas.

Banyak hak difabel yang terpenjara karena tidak adanya aksesiblitas yang mendukung. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan sebenarnya sudah mengaturnya dengan asas kemudahan, keselamatan, kegunaan, dan kemandirian. Namun, belum banyak yang belum mengimplementasikannya. Sudah banyak terbangun ramp/ jalur khusus dengan kemiringan tertentu di samping tangga di banyak fasilitas seperti busway atau stasiun, tapi pembangunannya terlalu curam sehingga membahayakan difabel. Bahkan masih banyak fasilitas umum yang belum aksesibel misalnya puskesmas tanpa ramp untuk difabel dan jalan tanpa guiding block untuk difabel netra[vii]. Otomatis, fasilitas yang katanya “umum” tersebut kesannya menjadi khusus apabila dipandang dari perspektif difabel, karena hanya orang nondifabel yang bisa mengaksesnya.

Kelindan masalah yang kompleks dan rumit tersebut bermuara dari minimnya teriakan sensitif difabel dalam berbagai bidang. Penyampaian aspirasi masyarakat yang “diyakini” bisa melalui perwakilan di legislatif menjadi salah satu cara yang mesti ditempuh. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah legislatif dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah sensitif difabel dan melakukan pengarusutamaan difabel dalam setiap produk hukum yang digodok? Atau apakah lembaga eksekutif negara sudah menerapkan sensitivitas difabel dalam program kerja yang akan dilakukan?

Teori sistem politik David Easton menjelaskan bahwa sistem politik mempunyai konsekuensi penting bagi masyarakat melalui keputusan yang otoritatif. Sistem yang terdiri dari input, proses dan output tersebut juga bisa dipengaruhi oleh keadaan internal dan eksternal suatu masyarakat. Jika input adalah aspirasi, proses adalah perancangan suatu kebijakan, dan output adalah keluarannya. Maka, bagaimana dengan difabel? Apakah difabel sudah turut serta dalam melakukan aktivitas politik seperti menyuarakan aspirasinya, memilih wakilnya, atau menjadi seseorang yang dipilih? Hak politik difabel menjadi sesuatu yang esensial dalam usaha pengarusutamaan sensitivitas difabel dalam setiap aspek.

 

Pendidikan Hak Politik Difabel: Sebuah Awal

Agenda terdekat ke depan adalah Pemilu, pendidikan pemilu bagi difabel mutlak dibutuhkan. Kita perlu belajar lewat Pemilu 2009, menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) suara difabellah yang paling banyak diselewengkan. Penyebabnya adalah KPU tidak menyediakan fasilitas yang dibutuhkanoleh difabel. Fasilitas tersebut di antaranya tempat pemungutan suara yang aksesibel, alat bantu pencoblosan, kertas suara dan tenaga pendamping. Kabarnya,Indonesia tidak mempunyai data pemilih penyandang cacat menurut Komite Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) datanya hilang di tengah jalan sehingga Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang cacat tidak ada[viii].

Untungnya, untuk menyiasati hal tersebut, sudah ada nota kesepahaman kerja sama antara KPU dengan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Caact (PPUA PENCA) dalam ASEAN General Election for Disability Access yang sudah disepakati akhir Juli 2013 lalu[ix]. Hal tersebut dilakukan agar kaum difabel ikut serta dan diperhitungkan (tanpa diskriminasi) dalam pelaksanaan Pemilu. Kegiatan tersebut perlu didukung dan diawasi agar implementasinya berdampak positif pada perjuangan hak asasi manusia.

Pengawasan keikutsertaan difabel sebagai pemilih adalah sebuah awal untuk mengusahakan hak dasar penyandang disabilitas. Itu baru dari sisi, hak untuk memilih, lalu bagaimana dengan hak dipilih? Hak untuk dipilih, maju dalam pemilihan bursa kekuasaan merupakan jalan panjang bagi difabel. Ketidaksempurnaan fisik difabel seharusnya tidak menghalangi untuk masuk dalam pemerintahan dan birokrasi.

Perjuangan hak politik difabel untuk memilih dan dipilih sebenarnya adalah pintu gerbang yang megah sekaligus menantang bagi difabel. Di satu sisi, apabila sudah ada difabel yang masuk kepemerintahan dan memperjuangkan sensitivitas difabel dalam setiap advokasi kebijakan akan sangat baik. Namun, di sisi lain juga menantang, pasalnya perlu kesadaran seluruh masyarakat untuk menerima difabel sebagai orang normal yang juga berkualitas. Langkah-langkah yang ditempuh selain melulu harus mendesak pemerintah memasukkan isu sensitivitas disabel, juga mesti melibatkan difabel sendiri dan masyarakat luas.

Pengarusutamaan difabel sebagai isu hak asasi manusia dan advokasi setap kebijakan mutlak menjadi prioritas baik Indonesia menuju 2014, maupun pasca 2014. Jika hal tersebut dapat dilakukan dan menyadarkan masyarakat akan hak asasi manusia serta mau menghormati dan menjaminnya, alangkah bahagianya apabila kaum difabel ikut merasakan menjadi Indonesia yang dimanusiakan.

[i] Argyo Demartoto. 2007. Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel. Surakarta: unspress hal 13

[ii] Diunduh dari siaran pers Peluncuran Panduan Internasional Mengenai Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat. http://aliansi-rbm-indonesia.org/index.php?action=news.detail&id_news=37 Menurut data dari Kemensos RI tahun 2010, Jumlah difabel di Indonesia tahun 2011 di antaranya tunanetra 1.749.981 jiwa, tunarungu,tunawicara 602.784 jiwa, tunadaksa 1.652.741 jiwa, tunagrahita 777.761 Jiwa diakses melalui http://rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1420 pada 15 Agustus 2013

[iii] Pusham UII. 2011. Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya. Yogyakata: Pusham UII.hal. 284

[iv] Argyo Demartoto. 2007. Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel. Surakarta: unspress hal vii

[v] Diunduh dari http://solider.or.id/article/konvensi-internasional-tentang-hak-difabel-crpd pada tanggal 16 Agustus 2013

[vi] Implementasi Sekolah Inklusi Masih Mandek http://solider.or.id/article/implementasi-sekolah-inklusi-masih-mandek diakses tanggal 16 Agustus 2013

[vii] Gudingblock merupakan jalur khusus penunjuk arah pada trotoar untuk difabel netra

[viii] Menyiasati Hak Politik Difabel. http://www.tnol.co.id/liputan/24274-menyiasati-hak-politik-penyandang-cacat.html diakses pada 16 Agustus 2013

[ix] Difabel pun Punya Hak Dipilih dan Memilih. http://www.jurnas.com/halaman/17/2013-03-24/237595 diakses 16 Agustus 2013

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s