Munir dan Rezim yang Lupa

Munir Said Thalib 

Tidak ada perkembangan berarti atas pengusutan kasus pembunuhan pejuang HAM, Munit Said Thalib sewindu yang lalu. Penanganan pemerintah alpa untuk menjebloskan pelaku pembunuhan aktivis yang pernah aktif dalam Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS). Pada 7 September 2004 lalu, nafas Munir berhenti di atas maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang akan mengantarnya ke Amsterdam. Kandungan racun arsenik ada dalam minuman jus jeruk yang disajikan oleh pramugari kepadanya. Perjalanannya menuju Amsterdsam untuk studi HAM terhenti, tetapi tidak untuk perjuangan penegakan HAM dan pengusutan kasus pembunuhan Munir.

Indonesia sangat kehilangan Cak Munir- begitu dia sering disapa- pejuang HAM yang bekerja untuk perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dan menggagas reformasi militer. Hidup Munir dihabiskan untuk penegakan hukum di Indonesia, terbukti keterlibatannya sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial.  Munir ikut dalam penangananan kasus Marsinah, pengusutan penembakan mahasiswa dalam Tragedi Semanggi I & II tahun 1998 dan penggagas perdamaian dan rekonsiliasi di Maluku serta banyak kegiatan lain yang berhubungan dengan HAM. Kematiannya yang tidak biasa dan pengusutannya yang semakin kabur menambah catatan buruk penegakan hukum di Indonesia.

Pengusutan kasus Munir terhenti di Kejaksaan Agung belum mendapatkan bukti yang kemudian bisa menjadi novum untuk melakukan peninjauan kembali. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan putusan bebas terhadap Muchdi Purwoprandjono (Muchi PR) mantan Deputi V Badan Intelijen Negara. Bukti baru yang disampaikan Komite Aksi Solidaritas Munir melalui istri Munir, Suciwati, belum bisa dianggap sebagai novum karena belum ada di berita acara dan keterangan saksi belum disumpah.

Kematian Munir jelas bukan kematian biasa tanpa unsur politik di dalamnya, mengingat keterlibatan Munir dalam beberapa isu yang dekat dengan kekuasaan dan militer. Pollycarpus, pilot garuda yang sebelumnya menjadi tersangka pembunuh Munir malah dinyatakan tidak bersalah oleh Keputusan Mahkamah Agung  tanggal 4 Oktober 2006. Jika Pollycarpus bukanlah pembunuh Munir, pasti ada konspirasi yang lebih besar yang melibatkan para penguasa. Itu sebabnya sampai sekarang  pengusutannya terkesan berhenti di tengah jalan, kekuasaanlah yang membungkam semuanya.

Janji Melulu, Minim Realisasi

Kita patut menagih kepada janji yang sudah disampaikan. Termasuk kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas janjinya untuk mengusut tuntas sampai ke akar kasus pembunuhan Munir tanpa pandang bulu.  Presiden SBY pernah mengatakan bahwa kasus Munir adalah salah satu tantangan yang harus diselesaikan selama masa pemerintahannya.  Namun, pengusutan  terkesan tenggelam oleh isu politik lain, padahal waktu terus bergerak masa pemereintahan Presiden SBY akan segera berakhir 2014 nanti. Tak pelak, kasus Munir muncul sebatas selebrasi yang ditayangkan setiap tanggal 7 September di semua media massa tanpa ada tindak lanjut dari penegak hukum.

Pemerintah sedang menggembar-gemborkan perlunya keterlibatan dalam penjaminan HAM di Rohingya maupun Palestina. Seruan untuk terus terlibat dalam gerakan kemanusiaan global memang bagus untuk negara kita, tetapi tidak berarti pula harus melupakan kasus HAM  di negeri sendiri.  Kebiasaan untuk mementingkan image untuk dunia internasional akan sama saja nol, bila minim realisasi penegakan hukum yang berkeadilan dan tidak pandang bulu. Indonesia masihb harus mencari dan meraba azas equality before the law, atau semuanya sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada kepentingan politik apapun di belakangnya.

Gerakan melawan lupa, begitu  slogan yang sering diperdengarkan untuk memperingati Munir dan perjuangannya untuk penegakan HAM.  Kita harus menolak dan melawan negara yang bertindak kekerasan dan penuh represi kepada rakyatnya.  Keadilan dalam penegakan hukum juga masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh negara ini. Korban penghilangan paksa seperti Wiji Thukul dan beberapa aktivis 98 juga masih harus terus disuarakan agar kita semua tidak melupakan.

Munirstraat, salah satu nama jalan di kota Den Haag, Belanda diperuntukkan untuk menghormati Munir, pahlawan HAM yang penyelesaian kasusnya masih dipertanyakan.Munir juga menjadi salah satu nama jalan di Cianjur, Jawa Barat adalah upaya untuk selalu mengingatkan perjuangan penegakan hukum di Indonesia. Hadiah terbesar bagi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia seharusnya tidak hanya berbentuk nama jalan atau patung semata, melainkan mencari dan menghukum dalang pembunuhan Munir.

Harapan terus disampaikan agar Presiden SBY tidak lupa akan kasus Munir dan pelanggaran HAM yang lainnya. Masih ada –setidaknya- dua tahun masa kepemimpinan Presiden SBY untuk menambahkan catatan baik atas pengusutan kasus pembunuhan Munir seperti yang telah dijanjikan.  Munir memang telah tiada, tapi perjuangannya tetap ada dan berlipat ganda.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s